Tanah yang Diagunkan Dijual Oleh Bank Pemberi Kredit

siamplop.net – Seorang teman pernah mengalami kejadian tidak mengenakan. Suatu hari dia meminjam uang dari bank untuk keperluan bisnisnya. Seperti biasa, pihak perbankan meminta agunan sebagai jaminan agar teman tersebut mau memenuhi kewajibannya. Saat itu dia memberikan sertifikat rumah sebagai agunan, pada awalnya teman tersebut bisa membayar tagihan utangnya ke bank dengan lancar dan usahanya tampak berjalan cukup baik.

Sesudah jalan sepanjang satu 1/2 th., usahanya mulai menjumpai masalah. Dia juga kesusahan membayar tagihan sesuai sama perjanjian dengan bank. Rekan itu masih tetap berupaya penuhi kewajibannya untuk membayar pada bank, walau dengan jumlah yang tidak cocok perjanjian. Waktu itu dia terasa tidaklah terlalu cemas karna sudah berhasil tunjukkan niat sebaiknya untuk melunasi. Sampai satu saat, waktu dia membaca koran, dianya terperanjat karna pihak bank menginformasikan lakukan pelelangan atas sertifikat tempat tinggal kepunyaannya. Rekan itu cemas serta tidak paham apa yang perlu dikerjakannya.

Aksi yang dikerjakan pihak bank, yang lakukan pelelangan sertifikat punya rekan itu, tidaklah suatu hal yang tidak mematuhi hukum. Berdasar pada pasal 20 Uu No. 4 th. 1996 mengenai Hak Tanggungan diterangkan jika pihak debitor (peminjam) ingkar janji jadi pihak yang memegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk jual objek yang tercantum dalam hak tanggungan. Hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah seperti disebut dalam UU No. 5 th. 1960 mengenai Ketentuan Basic Pokok-Pokok Agraria, tersebut atau tidak tersebut benda-benda beda yang disebut satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang spesifik pada creditor-kreditor beda (pasal 1 ayat 1 UU No. 4 th. 1996). Penjualan itu dikerjakan lewat pelelangan umum serta hasil pelelangan itu juga akan dipakai untuk melunasi pembayaran utang yang belum juga terbayar. Meski begitu, pelelangan itu baru juga akan dikerjakan sesudah lewat satu 91) bln. mulai sejak pemberitahuan tertulis pada pihak-pihak yang mempunyai urusan serta diumumkan, sekurang-kurangnya, dalam dua (2) mass media setempat serta tak ada yang berkeberatan (pasal 20 ayat 3).

Langkah yang dapat dikerjakan bila alami hal itu yaitu coba bicara dengan bank. Minta penjadwalan ulang pada bank untuk membayar keharusan Anda. Beda sekali lagi bila Anda tidak berhutang dengan bank. Bila Anda berhutang ke instansi pemberi credit atau ke pihak perseorangan jadi buat kesepakatan hitam diatas putih. Kesepakatan itu mesti mengatur jumlah utang, masa pembayaran, bunga, serta mekanisme penyelesaian bila mendapat masalah. Hal semacam ini jadi perlu karna bila berhutang pada individu atau instansi terkecuali bank, pihak pemberi utang sering jual sertifikat yang kita agunkan tanpa ada pemberitahuan. Dengan buat kesepakatan tertulis, kita kurangi resiko diperlakukan semena-mena oleh pihak pemberi utang.

Sidebar