Kemenhub Tertibkan Perizinan Tersus dan TUKS

www.bangsatruk.com – Kementerian Perhubungan mulai menertibkan Perizinan Terminal Spesial (Tersus), serta Terminal untuk Kebutuhan Sendiri (TUKS) untuk kelancaran arus barang. Hal tersebut sesuai sama Instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor : UM. 008/99/80/DJPL-17 tanggal 29 Desember 2017.

 

Kemenhub Tertibkan Perizinan Tersus dan TUKS
Kemenhub Tertibkan Perizinan Tersus dan TUKS

” Instruksi itu di keluarkan berkenaan dengan selesainya batas saat pemenuhan kelengkapan kriteria pada permintaan Tersus serta TUKS dan perizinan Tempat Penumpukan Kayu (TPK) jadi Tersus serta TUKS, ” ungkap Dirjen Perhubungan Laut, Agus Purnomo di Jakarta, hari ini (30/12).

Berdasar pada instruksi yang diisi beberapa langkah untuk lakukan penertiban perizinan Tersus, serta TUKS itu diperuntukkan untuk beberapa Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Paling utama, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Paling utama, Kepala Kantor Kesyahbandaraan serta Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dan beberapa Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Disamping itu, Direktur Kepelabuhanan Chandra Irawan mengatakan, Tersus serta TUKS yang sudah memajukan permintaan izin hingga tanggal 30 September 2017 tetaplah bisa diberi service jasa kepelabuhanan, serta diberi peluang penuhi kelengkapan semua kriteria perizinan s/d 30 Juni 2018.

” Apabila mulai sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak bisa penuhi kelengkapan itu, jadi tidak bisa diberi service jasa kepelabuhanan, ” kata Chandra.

Sekian perihal untuk Tersus, serta TUKS yang sudah beroperasi, serta sudah mempunyai izin dari Kementerian Perhubungan, namun belum juga sesuai dengan ketetapan ketentuan perundang-undangan. Jadi, service jasa kepelabuhanan tetaplah bisa memberi peluang mengajukan permintaan, serta pemenuhan kelengkapan semua perizinan hingga 30 Juni 2018. Tetapi, jika mulai sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak bisa penuhi kelengkapan semua persyararatan perizinan, jadi jasa kepelabuhanan tidak bisa memberi perizinan.

Sedang, untuk Tersus, serta TUKS yang sudah beroperasi, sudah mempunyai izin dari Pemerintah Daerah, serta sudah memajukan permintaan izin sesudah tanggal 30 September 2017, namun belum juga sesuai dengan ketetapan perundang-undangan, jadi service jasa kepelabuhanan tidak bisa memberi perizinan.

” Tersus serta TUKS yang sudah beroperasi tetapi tidak mempunyai izin sesuai sama ketetapan perundang-undangan, service jasa kepelabuhanan tidak bisa diberi hingga terbitnya izin seperti bagian dalam Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 20 Th. 2017, ” tegas Chandra.

Diluar itu, Chandra juga menyatakan pada Tempat Penumpukan Kayu (TPK) jadi Tersus atau TUKS sekalian pemakaian Garis Pantai yang telah memajukan permintaan izin hingga 31 Desember 2017, juga akan diberi service jasa kepelabuhanan, tetapi mesti penuhi kelengkapan semua kriteria perizinan dengan batas saat sampai 30 Juni 2018.

” Apabila mulai sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak bisa penuhi kriteria perizinan jadi service jasa kepelabuhanan tidak bisa diberi. Hal yang sama saja berlaku untuk TPK yang belum juga memajukan izin s/d 31 Desember 2017, jadi service jasa kepelabuhanan tidak bisa diberi, ” kata Chandra.

Mengenai ketetapan spesial untuk Tersus serta TUKS yang usaha pokoknya berbentuk jasa penyimpanan, serta penumpukan komoditas curah cair, yaitu untuk Tersus serta TUKS yang sudah beroperasi dengan izin dari Kementerian Perhubungan, serta barang yang dibongkar atau dimuat adalah barang punya sendiri, jadi service jasa kepelabuhanan tetaplah bisa diberi seperti umumnya.

” Untuk Tersus serta TUKS yang usaha pokoknya jasa penyimpanan serta penumpukan komoditas curah cair yang sudah beroperasi dengan izin dari Kementerian Perhubungan namun barang yang dibongkar/dimuat bukanlah barang punya sendiri baik beberapa ataupun semuanya jadi tetaplah bisa diberi jasa kepelabuhan serta harus sesuaikan jadi Terminal Umum paling lambat 31 Desember 2019, ” jelas Chandra.

Selain itu, Chandra juga memberitahukan kalau berkaitan hal itu, sembari menanti penyesuaian jadi Terminal Umum jadi butuh diserahkan permintaan Tersus atau TUKS Sesaat Melayani Kebutuhan Umum.

” Dengan terdapatnya instruksi Dirjen ini disuruh pada beberapa penyelenggara pelabuhan serta Syahbandar untuk melakukan beberapa langkah penertiban Tersus serta TUKS dengan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan laporan akhirnya pada Dirjen Perhubungan Laut paling lambat tanggal 31 Januari 2018 serta setelah itu dengan teratur juga mengemukakan laporan penertiban disebut pada Direktur Kepelabuhan dengan tembusan Dirjen Perhubungan Laut paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, ” tutup Chandra.

Sidebar